Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang, Indonesia rentan mengalami bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan air laut, banjir rob. Bencana seperti curah hujan dan suhu ekstrim, kekeringan juga rentan melanda wilayah terpencil dan juga urban perkotaan. Oleh karena itu, penting untuk merancang strategi mitigasi dan adaptasi yang tepat untuk menghindari risiko sosial-ekonomi.

KEMITRAAN memulai program dampak perubahan iklim dari upaya sistematis untuk menciptakan ketahanan, mengurangi dampaknya melalui kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca (mitigasi) dan penyesuaian terhadap dampak yang sudah terjadi (adaptasi) yang terencana, sejak dalam proses perencanaan, implementasi serta evaluasi pembangunan, dan menghubungkannya dengan hak asasi manusia khususnya prinsip keadilan iklim, yaitu rekognitif, prosedural, distributif, dan korektif.

Proses tersebut dimulai dari perubahan paradigma dengan menempatkan dampak perubahan iklim sebagai ‘pre-kondisi’ yang tidak dapat lagi dihindari, sehingga tidak reaktif terhadap dampak, tetapi lebih antisipatif dengan mengedepankan pendekatan berbasis hak bagi semua pihak, baik yang terdampak maupun berpotensi terdampak dalam penanganan perubahan iklim. 

Dengan modal sebagai satu-satunya organisasi independen di Indonesia yang telah terakreditasi oleh pendanaan global yakni Adaptation Fund (AF), dan terakreditasi Green Climate Fund (GCF), KEMITRAAN akan memastikan dana-dana bantuan dari kedua lembaga tersebut berkontribusi terhadap penguatan ketahanan iklim dari level tapak hingga pusat, melalui pendampingan kepada komunitas terdampak dan juga penguatan regulasi kebijakan.